[note] Mangkir = PHK Kualifikasi Pengunduran diri

#mesti udah males aja ya bawaannya pas baca judulnya :( tenang.. ini posting pendek kok.. just a note :D

mumpung masih segar dalam ingatan! jadi gini, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan mangkir, biar di PHK dari pada harus mengundurkan diri, why? Karena dikiranya kalo di PHK dapat kompensasi lebih besar! BIG NO! Salah besar..

well, definisi mangkir tidak akan saya bahas lebih lanjut, bakal panjang bgt ni postingannya #hew

saya Cuma mau sedikit menggaris bawahi tentang PHK Karena mangkir dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri (resign).

Gak percaya? Coba deh baca Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Bener kan? Jadi hak-hak nya tentu mengundurkan diri. Begitulah kira-kira :D

Sosialisasi RPP Jaminan Kompensasi PHK

*serius mode ON*

Beberapa hari yang lalu,, saya ikut acara Sosialisasi Rencana Peraturan Pemerintah mengenai Jaminan Kompensasi PHK,, nah,, beberapa hal tentang sosialisasi tersebut saya coba tuangkan dalam posting ini,, sekedar berbagi ilmu dan informasi,,

1. RPP Program Jaminan Kompensasi PHK
a. Sebelumnya pernah ada konsep lain mengenai RPP tentang
Perubahan Perhitungan Uang Pesangon dan Perhitungan
Uang Penghargaan Masa Kerja, akan tetapi akhirnya hanya
1 konsep saja yang akan diajukan untuk diberlakukan.

b. Konsep sebelumnya adalah konsep yang menganut
maksimal 5 kali PTKP sebagai dasar acuan penghitungan
Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja.

c. Untuk RPP mengenai Program Jaminan Kompensasi PHK
yang baru hanya mewajibkan pengusaha untuk
menyetorkan minimal 3% dari PTKP Pekerja kepada salah
satu dari lembaga berikut ini:
* PT Jamsostek
* Perusahaan Asuransi Jiwa
* Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

d. Konsep Perhitungan Nilai Kompensasi PHK tetap mengacu
pada ketentuan UU 13 tahun 2003.

e. Dimana pada akhirnya nanti jumlah yang dapat diambil pada
Dana Cadangan adalah sebesar 5 x PTKP dari pekerja yang
bersangkutan, sehingga kekurangan dana atas nilai
Kompensasi PHK atas diri Pekerja adalah masih merupakan
tanggung jawab pengusaha.

f. Pada Dasarnya Konsep tersebut hampir sama dengan
Konsep Dana Pensiun.

2. Tanggapan APINDO
a. Tidak Setuju untuk diberlakukan, mengingat eksistensi
pengusaha kecil yang baru memulai usahanya, maka dirasa
sangat memberatkan bila harus menyetorkan minimal 3%
dari 5 x PTKP sebagai Dana Cadangan.

b. Pengelolaan Dana Cadangan selanjutnya dikelola oleh
Lembaga lain yang lebih profesional selain Jamsostek,
mengingat kemungkinan bahwa jamsostek hanya akan
memberikan pengembangan yang lebih kecil dari pada suku
bunga pinjaman terhadap bank.

3. Tanggapan Dinas & Akademisi
a. Setuju untuk segera diberlakukan.
b. Pengelolaan Dana Cadangan selanjutnya dikelola oleh
Jamsostek, mengingat selama ini jamsostek telah
menunjukkan hubungan baik dengan Pengusaha dan
karyawannya melalui beberapa program yang telah
diselenggarakan oleh Jamsostek, akan tetapi perlu diberi
catatan bahwa jamsostek akan memberikan laporan secara
terbuka mengenai pengelolaan tersebut.

4. Tanggapan dari SP/SB
a. Setuju untuk segera diberlakukan karena dapat memberikan
jaminan pelaksanaan pemberian pesangon untuk Karyawan
yang terkena PHK.
b. Pengelolaan Dana Cadangan selanjutnya dikelola oleh
Jamsostek, mengingat selama ini jamsostek telah
menunjukkan hubungan baik dengan Pengusaha dan
karyawannya melalui beberapa program yang telah
diselenggarakan oleh Jamsostek.

5. Kesimpulan
Dari hasil Sosialisasi RPP tersebut, PT Gunung Madu
Plantations sebenarnya tidak akan mendapat pengaruh yang
terlalu besar, karena PT GMP telah memiliki lembaga pengelola
Dana Pensiun secara tersendiri, sehingga Tidak Wajib
membentuk Dana Cadangan.

Nah,, menurut pendapat anda sendiri,, bagaimana??? silahkan tinggalkan comment disini:

*nunjuk ke bawah* :D

Ketentuan PHK Karyawan

Berdasarkan ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 172 Undang-Undang 13 tahun 2003 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat diberikan:
(1)Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),
(2)Uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3)
(3)Uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(4).

Sedangkan untuk Pensiun Dini, hak yang diberikan adalah 2 (dua) kali ketentuan yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) dan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 13 tahun 2003.

Btul bukan???