Hak Guna Usaha

Tanah dan segala macam masalah yang timbul, bukanlah permasalahan yang mudah untuk dihadapi, mengingat “Orang terus bertambah jumlahnya, sementara tanah tidak bertambah luas” malah berkurang, apalagi dengan adanya kemungkinan pulau-pulau akan lebih banyak TENGGELAM!! Tidakkah itu sebuah bayangan yang mengerikan??

Pada dasarnya *secara jujur* saya bilang, tanah, air dan udara itu milik TUHAN.. hihihihi.. :mrgreen: bner kan?? Namun diakui sebagai kekayaan negara, yang dikelola secara penuh untuk negara,,
Tentunya ini terkait dengan sifatnya yang merupakan faktor penting yang menjamin keberlangsungan umat manusia *bner ga sih??* ya,, sesuatu yang menyangkut “Hajat hidup orang banyak” sudah selayaknya dikelola negara, kalau yang ngelola swasta kan jadi runyam,, memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri.
Jadi pengen tanya,, negara dapet untung gak ya dari mengelola “Hajat Hidup Orang Banyak” tadi???? *pertanyaan iseng :mrgreen: *

Pada kesempatan kali ini *cieeee,, seriusan euy!!* sambil meneruskan obsesi saya untuk bergabung dalam BLAWGGER INDONESIA, saya akan menulis tentang HGU.

Bagi sebagian orang yang akrab dengan dunia pertanahan, HGU (Hak Guna Usaha) jelas sudah tidak menjadi hal yang asing, disini akan saya coba membagi sekilas tentang Hak Guna Usaha menurut sudut pandang perundang-undangan:

UU RI No.: 5 Tahun 1960 Tentang
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Bagian IV : Hak Guna Usaha

Pasal 28 Ayat 1 :

Hak Guna Usaha adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna Perusahaan Pertanian, Perikanan atau Pertenakan.

Penjelasan Ps. 28 :

Hak ini adalah Hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna Perusahaan Pertanian, Perikanan dan Pertenakan . . . .

Proses daripada HGU itu sendiri adalah penyerahan tanah oleh pihak pemilik tanah (misalnya: masyarakat) kepada negara, untuk kemudian diberikan lagi dengan status HGU kepada pihak yang berkepentingan. Artinya, untuk membuat status tanah menjadi tanah negara, si yang berkepentingan (dalam hal ini pemohon HGU) haruslah membebaskan tanah tersebut dari pemilik lamanya (masyarakat, contoh si a, si b dst) dengan cara memberikan gantirugi. Setelah itu barulah tanah tersebut dimohonkan haknya sebagai HGU.

Nah,, HGU biasanya diberikan dalam jangka waktu 30 tahun,, seringkali masyarakat salah kaprah,, dikiranya kalau masa 30 tahun itu habis, tanah yang statusnya HGU itu akan kembali menjadi hak mereka, padahal tanah tersebut tentunya dikembalikan lagi kepada negara, dan boleh dimohonkan kembali oleh si pengelola HGU yang lama.

Inilah yang seringkali terjadi berebutan hak (tidak hanya HGU saja, tanah dengan status hak milik juga masih sering terjadi gontok2an antar pemilik), klaim tanah dan persoalan tanah lain yang memang cukup pelik, karena ternyata sering juga terjadi double sertifikat tanah!!!

Parahnya, tidak ada yang mau disalahkan,, nahhh,, kalau sudah begini,, siapa yang salah?? Saya? Anda? Masyarakat? Atau Siapa?

*kalau saya yang salah,, maaf ya,, hihihihi 😀 nahhh,, dari pada melenceng kemana mana,, cukup sekian dulu,, jadi balik lagi ke pertanyaanya, siapa yang salah??? :mrgreen: *

PS. *ngebaca lagi tulisan saya*,, jadi malu sama Pak Angga, Pak Wahyu, Bu Irma, dll.. *maaf blum bagus, kan sayang kalau tulisan ini dibuang* :mrgreen:

Iklan

9 pemikiran pada “Hak Guna Usaha

  1. Mbak ratu tebu yang heboh… 😀 Senang sekali baca tulisannya yang “meriah” dan penuh semangat. Tulisannya segar dan nggak serius2 amat, jadi menarik lho… keep writing ya mbak… sukses selalu buat mbak…
    salam hangat dari saya,
    irma

  2. tapi bagaimana Mbah Ratu yang imuet 🙂 dengan hak guna usaha berasalkan dari tanah hak eigendom?
    bagaimana penjelasan anda mba?

    ratutebu: hmm.. hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum, yaitu dengan berlakunya hukum agraria adat, disamping peraturan-peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat. sifat dualisme tersebut meliputi bidang-bidang (diantaranya), hak-hak atas tanah yang merupakan hindia belanda, misalnya Hak Agrarische Eigendom (tanah milik adat yang ditundukkan dirinya pada Hukum Agraria barat)..

    nah.. sepertinyah penjelasan lebih lanjutnya ada di Pasal 4 PP No.40 th 1996.. ^mudah2an tidak salah sebut^ silahkan dibaca yaaa.. 🙂

  3. mbak atomas admin…………..tolong dibantu donk, saya lgi skripsi soal tanah HGU. bisa bantuin g dasar hukum HGU tu ao aja,
    thank,,,
    maturnuwun…

    ratutebu: liat UU agraria deh.. kalo kurang jelas silahkan via japri sajah yaaa.. liwat YM aja..

  4. mba., saya mau tanya., besarnya uang yg harus dibiayakan utk HGU itu berapa ya.,pasti beda2 kan menurut tempat/daerahnya.,

    kmn saya bisa cari..?
    mohon infonya lewat japri mba.

    thnx.

  5. Ping balik: Pemerah Bibir Erha - Cari Kosmetik Murah

  6. Ping balik: Pemerah Bibir Lbc - Cari Kosmetik Murah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s